Spesialis Kedokteran Okupasi

Tulisan ini diambil dari http://www.majalah-farmacia.com/rubrik/one_news.asp?IDNews=1953 dan juga tercetak di Majalah Farmacia Edisi Januari 2011 , Halaman: 28.


Kedokteran Okupasi atau Kedokteran Kerja termasuk kedokteran komunitas.  Menurut DR. dr. Suma'mur P.K, MSc Kedokteran Okupasi adalah penerapan ilmu kedokteran dengan pendekatan komprehensif melalui kedokteran promotif, prenventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap tenaga kerja individual dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya, dan sesama komunitas pekerja lainnya. Menilik praktiknya, Kedokteran Okupasi bersifat lintas cabang kedokteran yang memerlukan dukungan dari ilmu kedokteran dasar, Ilmu Kedokteran Terapan, Ilmu kedokteran Sosial, dan Ilmu Kedokteran Pencegahan.

Ilmu kedokteran okupasi begitu luas, oleh karena itu spesialis kedokteran Okupasi diperoleh melalui pendidikan dokter spesialis. Lewat pendidikan ini, seorang Spesialis Kedokteran Okupasi, selain, memiliki kompetensi yang dimilki dokter pada umumnya, juga secara klinis mampu  melakukan pemeriksaan pra-kerja, risk assessment, pengawasan biologis, surveilens medis dan evaluasi kembali kerja. Selain itu dokter okupasi memiliki ketrampilan yang cukup dalam bidang managemen, higene perusahaan , metode riset dan analisis penelitian, etika dan hukum kedokteraan ketenagakerjaaan, komunikasi serta mendidik.

Begitu luasnya ilmu dokter spesialis kedokteran okupasi, namun tugas utamanya adalah penanganan penyakit akibat kerja. Dimana mereka berperan sebagai pelaksana pelayanan dan asuhan di bidang kedokteran okupasi, pendidikan, penyuluhan, penelitian, dan konsultasi di bidang kedokteran okupasi. Hal ini bertujuan memberi perlindungan kesehatan, kesejahteraan, dan peningkatan produktivitas kerja.

Penyakit akibat kerja kerap menyertai tenaga kerja. Hal ini timbul lantaran tidak terdapat kesimbangan  antara beban kerja dengan kemampuan kapasitas pekerja. Sementara itu faktor-faktor lain, seperti fisik, kimiawi, biologis, fisiologis dan mental psikologis lingkungan  kerja  bila intensitasnya melebehi batas kesehatan pemaparan kerja juga menjadi pemicu penyakit akibat kerja.

Menurut standar Organisasi Perburuhan International (ILO) dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) ada dua puluh sembilan penyakit akibat kerja. Diantaranya penyakit paru akibat kerja yang mendapat perhatian pertama, dematosis sebagai penyakit akibat kerja nomer dua terbanyak di industri. Tujuan pelayanan kesehatan di perusahan menurut dua organisasi itu adalah untuk mingkatkan dan memelihara derajat sejahtera sempurna dari fisik, mental, dan sosial para pekerja. Di samping itu mencegah jatuh sakitnya tenaga kerja dalam bertugas, melidungi tenaga kerja di lokasi kerjanya dari risiko yang membahayakan kesehatan dan menempatkan dan menjaga pekerja pada lingkungan kerja yang sesuai.

Sementara itu, di Indonesia sistem kesehatan di perusahaan merujuk ke sistem kesehatan nasional. Hal ini diatur dalam undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Diantaranya yaitu Kepres No.22 Tahun 1993 yang menjelaskan 31 penyakit akibat kerja yang ada di Indonesia. Dua puluh sembilan jenis penyakit sesuai dengan standar organisasi international  dan dua penyakit yang lain merupakan kekhususan yang ada di Indonesia, yaitu penyakit akibat kondisi cuaca dan bahan-bahan kimia.

Perkembangan Ilmu Kedokteran Okupasi di Indonesia terbilang lambat. Di beberapa negara maju kedokteran okupasi telah diakui sejak lima puluh tahun lalu. Namun di Indonesia, keberadaan praktisi medis ini baru mendapat legalisasi sekitar Januari 2003. Kendati begitu perjalanan merintis spesialis ini telah dilakukan sejak beberapa puluh tahun lalu. Terhitung usia perjalanannya telah 40 tahun dalam bentuk higine perusahan dan kesehatan kerja (Hiperkes). Kemudiaan 25 tahun sejak dimulainya pendidikan magister Hiperkes.

Perkembangan kedokteran okupasi ini, tak lain sebagai wujud menjawab kebutuhan layanan kesehatan kerja yang professional. Bagi tenaga kerja dapat memperoleh beberapa pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan pra-kerja untuk memastikan tenaga kerja yang akan mengisi posisi tertentu dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan pemeriksaan kesehatan  berkala bertujuan  untuk  memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan selama masa kerja serta mengontrol adanya pengaruh buruk pekerjaan atau lingkungan terhadap kesehatan tenaga kerja. Sedangkan pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan atas dasar telah terjadi pengaruh buruk pekerjaan dan atau lingkungan kerja  kepada kesehatan tenaga kerja.

Layanan kedokteran okupasi diperoleh di klinik atau pusat kesehatan tenaga kerja yang berada di perusahaan atau rumah sakit yang menyediakan jasa layanan tersebut.

Layanan kesehatan yang diberikan perusahan terbukti berpotensi meraih produktivitas kerja yang maksimal. Lewat beberapa penelitian telah dilakukan untuk memperkuat bukti ilmiah hubungan keduanya. Diantaranya survei di perkebunan. Program pengobatan anemia memperlihatkan kenaikan produktivitas 4,7% sampai 10% . Sedangkan intervensi gizi yang dilakukan di perusahan konveksi menyebabkan kenaikan produktivitas 5%. Sementara itu kedokteran okupasi melalui pemanfaatan teknik ergonomi,terbukti dengan perbaikan sikap  badan saat bekerja meningkatkan produktivitas sebesar 10%.-20%.

Sayangnya, di Indonesia tenaga kerja yang memiliki akses layanan kedokteran okupasi masih terbatas. Menurut data di negara maju tenaga kerja yang mendapat pelayanan kedoteran okupasi menvcapai 50 persen. Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia  angkanya masih berkisar 5 –10 persen. Lantas bagaimana nasib kesehatan pekerja ratusan juta jiwa lainnya …….
Sepenggal Tonggak Spesialis Kedokteran Okupasi di Indonesia

Sabtu, 27 September 2003 tercatat sebagai peristiwa besar dalam perkembangan Ilmu kedokteran Okupasi di Indonesia. Berselang sembilan bulan sejak diakuinya keberadaan Spesialis Kedokteran Okupasi, organisasi yang membawahi praktisi medis itu menggelar kongres pertamanya. Hajatan  Perhimpunan Spesialis Dokter Okupasi Indonesia (Perdoki) itu berlangsung di Aula Kedokteran Komunitas,  Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dibuka oleh Prof. dr Ahmad  Djojo Soegito, kala itu,  Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indoensia. Pada kesempatan itu, untuk pertama kalinya gelar  Spesialis Kedokteran Okupasi di berikan kepada 32 orang yang ditandai dengan penyerahan sertifikat brevet Spesialis Kedokteran Okupasi.

Kejadian itu bukan kerjaan satu atau dua hari, melainkan telah melewati kurun waktu puluhan tahun lamanya. Bermula dari Hiperkes, kemudian berkembang menyelenggarakan pendidikan megister Hiperkes Medis. Kurang lebih empat puluh tahun lalu mulai dirintisnya, tak kurang empat periode telah dilewati. Yaitu:

1. Periode 40-50 tahun sebelum tahun 1967

Periode ini merupakan rintisan kedokteran okupasi hingga menemukan konsep dasarnya. Hal ini di tandai oleh sejumlah dokter yang melayani kesehatan komunitas tenaga kerja. Ada yang melakukannya di luar dan dalam perusahaan.  Jumlah mereka kian bertambah. Bahkan ada yang mendapat kesempatan belajar kedokteran okupasi di luar negeri. Dengan perkembangan waktu, dokter itu berubah statusnya menjadi bekerja waktu penuh di perusahaan. Aktivitas mereka menjurus kepada kedokteran okupasi. Sayangnya, tahun berapa dan siapa pelopor pertama kali tidak terekam sejarah.

2. Periode tahun 1967 sampai 1969

konsep dasar kedokteran okupasi mulai menemukan jati dirinya. Tahun 1969 konsep itu telah mengkristal yang dikenal Ilmu Hiperkes yang bertujuan mewujudkan tenaga kerja sehat dan produktif dengan menyelenggrakan layana kedoteran promotif, prevenyid, kuratif , dan rehabilitatif.  Selain itu mengupayakan perlindungan tenaga kerja dari efek negatif pekerjaan dan lingkungan.

Tahun 1967 diterbitkan buku Ilmu Hiperkes, yang setahun kemudian disusul edisi perdana majalah Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Tahun 1969 digelar seminar nsional dengan tema " Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Perusahaan serta Tenaga Kerja" di Jakarta. Di tahun yang sama, dilaksanakan pelatihan bagi personil Hiperkes dan Keselamatan kerja dan di buat Undang-Undang  tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja yang memuat Penjelasaan mengenai Hiperkes.

3. Periode tahun 1970 sampai 1978

UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diberlakukan. Undang–undang itu mewajibkan pengurus perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang diterimanya. Kemudian didukung  dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mewajibkan latihan Hiperkes bagi dokter perusahaan.

Tahun 1971 training angkatan pertama berjumlah 30 dokter dari berbagai perusahaan di lakukan di Jakarta. Di tahun yang sama, atas insiatif Dr. Suma'mur PK, Dr. Sitidjo, Dr. Sidharta dan Dr. Marwoto didirikan Ikatan Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Kemudian Kongres I organisasi profesi ini diselenggarakan 1972, di Jakarta, dengan memilih tema " Akselerasi Pertumbuhan Profesi dalam Hiperkes Untuk Menunjang Modernisasi". Kurun waktu periode ini tak kurang banyaknya dokter dan teknisi mendapat kesempatan belajar di luar negeri.

4. Periode tahun 1978 sampai 2003

Tahun 1978 dimulai pendidikan pasca sarjana Hiperkes medis yang merupakan hasil kerja sama antara FKUI dengan Lembaga Nasiona Hiperkes. Lebih dari 130 lulusan yang telah dihasilkan oleh program pendidikan hiperkes medis ini.

Dalam periode tercatat beberpa peraturan telah ditetapkan. Antara lain tahun 1978 keluar peraturan Menteri yang mengatur Nilai Batas Ambang, tahun 1979 keluar peraturan Menteri yang mewajibkan latihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi tenaga medis perusahaan, dan peraturan Menteri tantang pemeriksaan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja di keluarkan tahun 1980. Sementara itu peraturan Menetri yang menetapkan kewajiban melaporkan penyakit akibat kerja di tetapkan tahun 1981. Tahun berikutnya pertauran menteri tentang pelayanan kesehatan kerja diberlakukan.

Tahun  2003, program pelatihan Hiperkes untuk dokter perusahaan telah memberikan sertifikat kepada lebih dari 4000 dokter. Dan di tahun yang sama terbentuk program Studi Spesialis Kedokteran Okupasi yang dulunya program magister Hiperker medis.

Postingan terkait: