Ergonomi dan K3 di Indonesia

Salah satu ciri negara yang sukses dengan industrinya dan berhasil dalam persaingan global adalah unggul dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu ergonomi dan K3 merupakan sesuatu yang amat penting dan krusial terutama di lingkungan industri. Bahkan safety atau keselamatan yang menjadi bagian utama dalam ergonomi dan K3 selalu digadang-gadang menjadi hal yang harus diutamakan dan diprioritaskan. Oleh karena itu terdapat istilah “safety first” atau di Indonesia sering dijumpai isitlah “utamakan keselamatan”. Lalu apakah benar masyarakat Indonesia sudah “mengutamakan keselamatan”? Apakah Indonesia sudah sadar dan menprioritaskan ergonomi-K3? Apakah Indonesia benar-benar telah siap untuk bertransformasi dari negara agraris menuju negara industri?


Pemicu kesadaran masyarakat global terhadap permasalahan Ergonomi-K3 bisa dilihat dari berbagai tuntutan terhadap jaminan keselamatan seperti: safe air to breath, safe water to drink, safe food to eat, safe place to live, safe product to use, dan safe & healthful workplace (Rachel Carson – Silent Spring, 1965). Berbagai sikap dan reaksi kritis masyarakat global terhadap di semua aspek kehidupan bisa pula dilihat dari berbagai ”larangan” terkait dengan masih rendahnya kesadaran, perhatian maupun praktek-praktek yang terkait dengan permasalahan K3 diIndonesia seperti hal-hal berikut ini:
  • Larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia (Aviation Safety)
  • Larangan terhadap produk berbahaya dari Indonesia dan China (Product Safety dan Food Safety)
  • Dampak kebakaran hutan di Indonesia (Safe Air-Pollution)
  • Keamanan dan keselamatan pada bangunan umum (Public Safety)
  • Travel Warning (Public Safety)
  • Larangan formalin dan bahan pewarna makanan (food safety)
  • Larangan bagi kapal-kapal Indonesia (marine safety-ISM Code)
Berbagai larangan di atas seolah-olah membuktikan bahwa Indonesia memang tidak pernah siap dan mempersiapkan masyarakatnya untuk transformasi menuju ke negara industri / modern. Proses pembangunan nasional menuju masyarakat industri dilakukan dengan mengabaikan unsur risiko; sehingga bahaya dan kecelakaan (diluar faktor bencana alam) yang mestinya bisa dicegah masih terus terjadi, cenderung meningkat dan menimbulkan kerugian semakin besar. Berbagai bencana dan kecelakaan yang terjadi merupakan akibat proses transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, dari low risk society ke high risk society terkait dengan pemanfaatan teknologi (produk maupun proses) yang banyak digunakan maupun dihasilkan oleh industri. Disini potensi bahaya berbanding lurus dengan tingkat risiko yang dihadapi. Semakin besar risiko, maka potensi bahaya dan dampaknya juga semakin besar.

Disisi lain, K3 tampaknya masih belum menjadi budaya kerja dan cenderung berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Mengikuti teori Maslow, semakin meningkat tingkat kesejahteraan, maka kebutuhan keselamatan (safety / security needs) juga semakin tinggi. Lebih dari 20% rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan; dan oleh karena itu faktor keselamatan / kesehatan masih belum menjadi kesadaran dan kebutuhan yang terlalu mendesak. Keselamatan / kesehatan kerja masih merupakan barang mewah dan mahal bagi sebagian besar masyarakat. Karena itu masyarakat memilih angkutan murah, meriah dan mengabaikan aturan keselamatan; rela berdesak-desakan di atas atap kereta api, berjubel dalam angkutan bus kota, dan lain-lain. Bahkan mungkin saja di Indonesia keadaanya lebih parah karena kesadaran safety yang rendah tidak hanya berlaku untuk kalangan bawah tapi juga kalangan menengah bahkan atas. Tidak usah jauh-jauh, di jalan raya saja sudah banyak terlihat para pengendara motor yang tidak menggunakan helm standar minimum atau pengendara mobil yang tidak memakai sabuk pengaman dsb. Di perusahaan, manajemen sendiri juga sering menempatkan masalah K3 bukan sebagai first priority dan menganggap semua pengeluaran yang terkait dengan program-program K3 hanya sebagai biaya (costs) yang harus ditanggung, pemborosan dan bukan sebagai investasi untuk melindungi asset-asset (mesin, fasilitas dan infrastruktur produksi, dan SDM)-nya.

Kasus kecelakaan di berbagai sektor seperti kecelakaan kerja industri, lalu lintas, angkutan (darat, laut dan udara), konstruksi, pertambangan, kereta api, kebakaran hutan, dan lain-lainnya cenderung tetap tinggi. Kondisi keselamatan kerja di industri juga relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan negara industri lainnya (ILO, 2006). Di lingkungan industri pada tahun 2005 tercatat 96.081 kasus kecelakaan kerja dengan korban meninggal sebanyak 2.045 jiwa dan kehilangan hari kerja sebanyak 38 juta hari kerja. Pada tahun 2006 jumlah kecelakaan tercatat 92.743 kasus kecelakaan. Sebagai perbandingan di Jepang sebagai negara industri maju, pada tahun 2000, angka kecelakaan kerja di sektor industri tercatat 1889 kasus sedangkan di Indonesia pada tahun yang sama tercatat 98.902 kasus kecelakaan. Tahun 2000 kerugian nasional akibat kecelakaan mencapai 4% dari GNP, pada tahun 2006 diperkirakan akan meningkat menjadi 5-6%. Untuk mengetahui fakta-fakta ergonomi dan K3 di Indonesia lainnya klik disini.

Sesungguhnya Indonesia telah mengalami degradasi keselamatan yang sudah mendekati titik kulminasi. Bahkan hal ini sudah berkontribusi pada deindustrialisasi dan dampak-dampak lainnya yang sangat merugikan negara. Jika segera tidak dilakukan langkah pengendalian, maka kerugian dan korban bencana akan semakin besar serta dengan dampak yang semakin dahsyat. Kecelakaan kerja juga mempengaruhi daya saing Indonesia di tingkat global. K3 memiliki keterkaitan langsung dan berpengaruh secara signifikan dengan daya saing bangsa. Semakin rendah daya saing, menunjukkan angka kecelakaan semakin tinggi. Dampak terhadap ekonomi Indonesia bisa ditunjukkan dengan terhambatnya ekspor produk barang dan jasa ke negara-negara maju yang menerapkan standar K3 tinggi. Dengan kata lain, produk-produk buatan Indonesia tidak kompetitif di pasar global. Kondisi ini menyebabkan penurunan daya saing industri nasional yang mengakibatkan arus barang maupun jasa ke Indonesia bisa masuk ke Indonesia dengan harga murah, karena penerapan standar K3 yang rendah. Resiko penggunaan produk murah dengan standar K3 rendah akan memunculkan potensi terjadinya kecelakaan dan berbagai penyakit gangguan kesehatan yang mengakibatkan biaya sosial tinggi dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Wignjosoebroto, 2007).

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kendala menerapkan safety culture di Indonesia klik disini.

Sumber: http://msritomo.blogspot.com/2011/01/ergo-safety-asesmen-untuk-meningkatkan.html

Postingan terkait: