K3 di Industri Pertambangan


Untuk melihat artikel K3 di pertambangan lainnya klik disini dan disini.

Komitmen dan Pola Kebijakan K3 di Sektor Mineral dan Batubara

Dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, K3 merupakan kunci bisnis yang menjadi prioritas. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5, Ayat 1, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang K3 Pertambangan Umum, dinyatakan bahwa kegiatan pertambangan, baik eksplorasi maupun eksploitasi baru dapat dimulai setelah pemegang Kuasa Pertambangan (sekarang Pemegang Izin Usaha Pertambangan) memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT), yaitu seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan K3 pada suatu kegiatan usaha pertambangan. Kemudian, ketika kegiatan pertambangan telah berlangsung, pengusaha harus menghentikan pekerjaan apabila KTT atau petugas yang ditunjuk tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 4, Ayat 7, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995.

K3 juga merupakan kewajiban yang melekat bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebagaiman tercantum dalam Pasal 96, Huruf a, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya, pelaksanaan K3 pada kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK tersebut diawasi oleh pemerintah melalui Inspektur Tambang seperti yang tercantum dalam Pasal 141, Ayat 1 dan Ayat 2, UU No. 4 Tahun 2009.

Dari penjelasan tersebut, sangat jelas bahwa sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap K3 yang pengelolaannya diarahkan untuk mendukung kebijakan dalam menciptakan kegiatan pertambangan yang aman, bebas dari kecelakaan kerja, kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja.

Kontrol Pemerintah terhadap Perusahaan/industri Mineral dan Batubara


Berdasarkan Pasal 140 Ayat 3, UU No. 4 Tahun 2009, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK.

Berdasarkan Pasal 141 Ayat 1, hal yang menjadi aspek pengawasan adalah:
  • teknis pertambangan,
  • pemasaran,
  • keuangan,
  • pengelolaan data mineral dan batubara,
  • konservasi sumber daya mineral dan batubara,
  • keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,
  • keselamatan operasi pertambangan,
  • pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang,
  • pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri,
  • pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan,
  • pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat,
  • penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan,
  • kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum,
  • pengelolaan IUP atau IUPK, dan
  • jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
Pengawasan terhadap teknis pertambangan; konservasi sumber daya mineral dan batubara; keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; keselamatan operasi pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang; penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan, dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 141 Ayat 2).

Khusus untuk K3, pengawasan K3 pertambangan dilaksanakan dengan tujuan menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ruang lingkup K3 pertambangan meliputi:

1. Keselamatan kerja,

Yang dimaksud keselamatan kerja antara lain berupa:
  • Manajemen risiko,
  • Program keselamatan kerja,
  • Pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja,
  • Administrasi keselamatan kerja,
  • Manajemen keadaan darurat,
  • Inspeksi dan Audit keselamatan kerja,
  • Pencegahan dan penyelidikan kecelakaan.
2. Kesehatan kerja,

Yang dimaksud kesehatan kerja antara lain berupa:
  • Program kesehatan kerja
  • Pemeriksaan kesehatan pekerja,
  • Pencegahan penyakit akibat kerja,
  • Diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja
  • Hiegiene dan sanitasi,
  • Pengelolaan makanan, minuman dan gizi kerja,
  • Ergonomis.
3. Lingkungan Kerja,

Yang dimaksud lingkungan kerja antara lain berupa:
  • Pengendalian debu,
  • Pengendalian kebisingan,
  • Pengendalian getaran,
  • Pencahayaan,
  • Kualitas udara kerja (kuantitas dan kualitas)
  • Pengendalian radiasi
  • House keeping.
4. Sistem Manajemen K3.

Selain K3, dalam pertambangan mineral dan batubara dikenal pula “Keselamatan Operasi Pertambangan”. Pengawasan Keselamatan Operasi Pertambangan dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kegiatan operasi pertambangan yang aman dan selamat. Ruang lingkup Keselamatan Operasi Pertambangan meliputi:
  • Evaluasi laporan hasil kajian,
  • Pemenuhan standardisasi instalasi,
  • Pengamanan instalasi,
  • Kelayakan sarana, prasarana dan instalasi peralatan pertambangan
  • Kompetensi tenaga teknik.
Pelaksanaan pengawasan K3 dan keselamatan operasi pertambangan oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dilaksanakan dalam bentuk:

a. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif meliputi:
  • Bahan peledak (Format IVi / Rekomendasi)
  • Laporan kecelakaan (Format IIIi; Vi; VIi; VIIi; VIIIi; IXi)
  • Peralatan (dokumen untuk perijinan)
  • Persetujuan (hasil kajian tinggi jenjang, ventilasi, penyanggaan, dan lain-lain)
  • Laporan pelaksanaan program K3 (Triwulan)
  • Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL)
  • Pengawasan Operasional / Lapangan
b. Pengawasan operasional / lapangan meliputi:
  • Inspeksi K3, Inspeksi dilaksanakan oleh PIT/IT yang berkordinasi dengan pengawas daerah. Contoh objek yang diinspeksi antara lain area penambangan, haul road, perbengkelan, pabrik, pengolahan, pelabuhan, fasilitas dan instalasi lainnya.
  • Pemeriksaan / Penyelidikan Kecelakaan
  • Pemeriksaan / Penyelidikan Kejadian Berbahaya
  • Pengujian Kelayakan Sarana, Peralatan dan Instalasi
c. Pengujian sarana, peralatan dan instalasi meliputi:
  • Sistem Ventilasi,
  • Sistem Penyanggaan,
  • Kestabilan Lereng,
  • Gudang Bahan Peledak
  • Penimbunan Bahan Bakar Cair
  • Kapal Keruk
  • Kapal Isap
  • Alat  Angkut Orang, Barang, dan Material
  • Alat Angkat
  • Bejana Bertekanan
  • Instalasi Pipa
  • Pressure Safety Valve
  • Peralatan Listrik
  • Pengujian Kondisi Lingkungan Kerja
  • Pengujian/penilaian kompetensi
d. Pengujian/penilaian kompetensi meliputi;
  • Penilaian kompetensi calon Kepala Teknik Tambang
  • Pengujian kompetensi Juru Ledak
  • Pengujian Kompetensi Juru Ukur
  • Pengujian Kompetensi Pengawas Operasional (POP; POM; POU)
  • Pengujian Kompetensi Juru Las (bekerja sama dengan pihak ke-3)
  • Pengujian Kompetensi Operator alat angkat (bekerja sama dengan pihak ke-3)
Peraturan / Undang-undang di Sektor Mineral dan Batubara yang Mengatur K3

Beberapa peraturan yang menjadi dasar pengelolaan K3 di pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut:
  • UU No.4 Tahun 2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  • UU No.32 Tahun 2004  tentang  Otonomi Daerah
  • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • UU No. 1 Tahun 1970   tentang Keselamatan Kerja
  • PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Kota
  • PP No.19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan K3 di Bidang  Pertambangan
  • Kepmen No.555.K  Tahun 1995 tentang K3 Pertambangan Umum
  • Kepmen.No.2555.K Tahun 1993 tentang PIT Pertambangan Umum.
  • Keputusan Bersama Menteri ESDM dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1247.K/70/MEM/2002 dan No. 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya
Peran KTT dalam implementasi K3

KTT memiliki peran penting dalam implementasi K3. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan K3 pada suatu kegiatan usaha pertambangan.

Sumber : Warid Nurdiansyah (http://waridnurdiansyah.blogspot.com)