Hambatan dalam Penerapan K3 dan Ergonomi

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan hak asasi karyawan dan salah satu syarat untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Di samping itu K3 juga merupakan syarat untuk memenangkan persaingan bebas di era globalisasi dan pasar bebas Asean Free Trade Agrement (AFTA), World Trade Organization (WTO) dan Asia Pacipic Economic Community (APEC). Oleh karena itu untuk bisa ikut bersaing di pasar bebas tersebut maka program kesehatan dan keselamatan kerja harus diterapkan di semua tempat kerja. Sedangkan ergonomi di samping meningkatkan kesehatan dan keselamatan Kerja juga mampu meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu penerapan ergonomic dan K3 yang baik di perusahaan akan mampu meningkatkan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas kerjanya. Walaupun penerapan ergonomi dan K3 di perusahaan telah terbukti mampu meningkatkan kesehatan, keselamatan dan produktivitas kerja karyawan namun kenyataannya penerapan ergonomi dan K3 di perusahaan terutama di perusahaan kecil dan menengah masih jauh dari yang diharapkan. Hambatan penerapan ergonomi dan K3 disebabkan oleh beberapa faktor utama :

Petugas kesehatan dan keselamatan kerja belum mampu menunjukkan keuntungan program kesehatan dan keselamatan kerja dalam bentuk uang pada perusahaan.

Selama ini tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja baru sampai pada tahap menciptakan tempat dan lingkungan kerja yang sehat dan aman saja, sehingga karyawan sehat dan selamat dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan penerapan ergonomi lebih maju sedikit karena mengupayakan agar tenaga kerja mampu bekerja secara sehat, selamat dan efisien sehingga produktivitas kerjanya meningkat. Dari penerapan Ergonomi dan K3 akan mampu menurunkan angka kesakitan maupun angka kecelakaan serta angka absensi karena sakit dan kecelakaan. Apabila tujuannya sampai disitu saja sudah dianggap selesai wajarlah para manejer menganggap program kesehatan dan keselamatan kerja maupun ergonomi hanya untuk kepentingan tenaga kerja saja dan sebagai pengeluaran (cost) saja, dan para pengusaha tidak mementingkan angka kesakitan, angka kecelakaan karena yang mereka inginkan dari penerapan K3 dan ergonomi adalah berapa mereka bisa menekan biaya atau berapa mereka bisa saving money atau berbahasa perusahaan (Wilson and Corlet, 1990). Disinilah yang selalu menjadi kendala karena pengusaha menginginkan manfaatnya dalam bentuk uang atau penghematan uang, sedangkan penerapan ergonomi dan K3 belum mampu menyuguhkan data sampai kesitu.

Manajemen perusahaan memberikan prioritas rendah dan paling belakang pada program K3 dan ergonomi dalam program kerja perusahaan.

Dalam pengoperasian perusahaan apapun jenis usahanya ternyata program ergonomi dan K3 merupakan prioritas yang rendah bukan sebagai program penting dalam perusahaan. Sehingga setiap pengusulan program ergonomi dan K3 selalu dana sisa setelah program yang lain selesai. Padahal program ergonomi dan K3 mampu mendukung percepatan pencapaian tujuan perusahaan. Dalam hal ini kemungkinan juga ada kaitannya karena petugas K3 dan ergonomi belum mampu menunjukkan pada pengusaha bahwa penerapan ergonomi dan K3 mampu meningkatan keuntungan perusahaan. Pemberian prioritas rendah pada prgram ergonomi dan K3 dapat dilihat dari:
  1. Setiap rapat operasional/operation meeting jarang bahkan tidak pernah melibatkan tenaga kesehatan dan keselamatan kerja.
  2. Posisi bagian kesehatan dan keselamatan kerja dalam struktur organisasi sering di bawah personalia (HRD)
  3. Dalam pemilihan, pembelian atau pengadaan peralatan kerja maupun mesin jarang melibatkan bagian kesehatan dan keselamatan kerja.
  4. Dalam rencana pengembangan perusahaan atau industri jarang melibatkan bagian kesehatan dan keselamatan kerja.
  5. Dalam penentuan prioritas program perusahaan jarang melibatkan bagian kesehatan dan keselamatan kerja.
  6. Kalau ada masalah kesehatan atau kecelakaan baru ditegur pertama adalah tenaga kesehatan dan keselamatan kerja.
  7. Penghargaan dan insentif pada tenaga kesehatan dan keselamatan kerja sangat kurang.
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena petugas K3 maupun ergonomi belum mampu memberikan kontribusi dalam manajemen perusahaan baik dalam upaya peningkatan produksi, peningkataan pemasaran, apalagi dalam peningkatan keuntungan dalam bentuk uang. Seharusnya tujuan program K3 dan ergonomi di perusahaan selaras dengan tujuan perusahaan yaitu untuk peningkatan keuntungan. Dalam hubungan ini petugas K3 dan ergonomi perlu lebih banyak berkomunikasi dan menganalisis hasil pelaksanaan program K3 dan ergonomi sampai pada analisa cost and risk serta cost and benefit. Memang membutuhkan cara analisa yang lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau ini bisa dilakukan maka cara pandang manajemen terhadap petugas K3 dan ergonomi akan berubah.

Program K3 dan ergonomi lebih banyak program kuratif dibandingkan program preventif dan promotif.

Dalam melaksanakan tugasnya petugas kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan adalah upaya pencegahan dan promosi agar kesehatan dan keselamatan tenaga kerja lebih baik sehingga mampu bekerja lebih efisien agar produktivitas kerjanya lebih tinggi. Namun dalam prakteknya petugas kesehatan dan keselamatan kerja jarang berkunjung ke tempat kerja karyawan, sehingga mereka kurang memahami apa yang dilakukan karyawan sehingga tidak mampu memberikan solusi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Tenaga kesehatan boleh bilang hanya memindahkan poliklinik rumah sakit ke perusahaan. Ini berarti programnya lebih banyak kuratif, kurang memperhatikan langkah-langkah preventif rehabilitatif apalagi upaya promotif. Padahal tindakan preventif dan promotif merupakan program utama dalam upaya meningkatkan efisiensi kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kalau hanya kuratif yang dikerjakan wajar sepintas hanya pengeluaran saja. Di samping itu tenaga kesehatan sering kurang memperhatikan efisiensi dalam memberikan pengobatan sehingga sering sebagai pemborosan. Sebab sering dijumpai pemberian obat kurang rasional dan berlebihan dan kurang memperhatikan cost sehingga biaya pengobatan menjadi tinggi, misalnya pemberian obat simtomatis 15 biji, padahal setelah makan satu atau dua biji keluhan sudah hilang kenapa tidak diberi 3-6 biji saja toh karyawan setiap hari ke perusahaan, kan bisa mengirit 9-12 biji. Coba kalau 100 karyawan yang mengeluh setiap hari berapa pemborosannya. Dalam penerapan program kesehatan, keselamatan kerja maupun ergonomi harus selalu diingat bahwa manusia sebagai tenaga kerja memiliki kemampuan, kebolehan dan keterbatasan, sedangkan setiap pekerjaan yang akan dihadapi karyawan dapat dikelompokkan dalam task, organisasi dan lingkungan. Dalam penerapan program kesehatan, keselamatan kerja dan ergonomi, pertama diusahakan agar task, organisasi dan lingkungan ini diserasikan dengan kemampuan, kebolehan dan batasan manusia (to fit the task to the man) sehingga tercipta kondisi kerja yang sehat, aman, nyaman, efektif dan efisien. Ini dapat dilakukan apabila prinsip kesehatan, keselamatan kerja dan ergonomi diterapkan sejak perencanaan. Tetapi apabila task, organisasi dan lingkungan tidak mampu diserasikan dengan baik baru manusia menyesuaikan diri terhadap tugas yang diberikan (to fit the man to the task). Ini perlu diperhatikan untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul dan meningkatkan produktivitas kerjanya.

Kurangnya pengetahuan mengenai K3 dan ergonomi dari pihak manajemen maupun karyawan.

Pengetahuan manajemen dan karyawan mengenai K3 dan ergonomi masih sangat kurang sehingga sering menjadi faktor penghambat dalam penerapan K3 dan ergonomi. Tetapi melalui penjelasan mengenai maksud dan tujuan diterapannya K3 dan ergonomi sering membantu memperlancar bahkan menjadi pemacu program selanjutnya. Oleh karena itu sebelum menerapkan program K3 maupun ergonomi haruslah dijelaskan dengan sebaik-baiknya maksud dan tujuan program yang akan diterapkan kepada manajemen maupun karyawan.

Keterbatasan modal

Akibat program yang belum jelas manfaatnya dari sudut pengeluaran dan keuntungan, serta terjadinya pengeluaran yang besar untuk pelaksanaan program K3 dan ergonomi, apalagi disertai modal yang terbatas maka pelaksanaan program K3 dan ergonomi tidak menjadi prioritas bagi manajemen maupun karyawan. Walaupun modal terbatas kalau tujuan program sudah jelas apalagi mampu untuk menekan pengeluaran dan bisa meningkatkan keuntungan maka modal yang terbatas kemungkinan bisa disisihkan untuk penerapan program K3 dan ergonomi.

Pengawasan dan penerapan sangsi yang lemah oleh pemerintah.

Penerapan peraturan yang tidak disertai dengan pengawasan dan sanksi yang ketat dan kontinyu seperti penerapan program K3 dan ergonomi tidak akan bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Namun dengan adanya tuntutan konsumen atau para importir pelaksanaan K3 menjadi kategori diterima atau tidaknya produk suatu perusahaan maka mau tidak mau program K3 harus dilaksanakan.

Sumber :
“Hambatan dalam Penerapan K3 dan Ergonomi di Perusahaan” oleh I Dewa Putu Sutjana Bagian Fisiologi Facultas Kedokteran / Program Magister Ergonomi-Fisiologi Kerja Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Postingan terkait: